Lewati ke konten utama
Nilai Bagus, Gaji Nggak Naik: Performance Review Itu Sandiwara
Karier•7 MENIT BACA

Nilai Bagus, Gaji Nggak Naik: Performance Review Itu Sandiwara

“Performance review dijual sebagai meritokrasi adil. Tapi 66% pekerja Indonesia merasa sistem ini tidak adil. Dan gaji Gen Z stagnan Rp 100 ribu per tahun.”

Diterbitkan

Hanya 14% yang Merasa Performance Review Itu Berguna

Gallup mencatat, cuma 14 persen pekerja menganggap sistem penilaian membuat mereka mau berkembang. Data ini bukan opini atau teori. 86% sisanya menganggap proses tersebut seperti sandiwara untuk ditonton setahun sekali.

Deloitte 2025 melengkapi gambaran: 72% pekerja tidak percaya pada proses performance management. Betterworks 2024 menambah: 64% pekerja melihat performance review sebagai "buang-buang waktu belaka." Dan angka itu bukan yang paling mengejutkan.

Kenapa Sistem yang Gagal Ini Masih Hidup?

Performance review sudah jadi tradisi lama. Proses tersebut lahir dari era manufaktur abad ke-19, saat pabrik butuh mengukur jumlah batang rel kereta api yang dipasang per jam. Jack Welch di General Electric kemudian mempopulerkan "kurva 20-70-10" tahun 1980-an: 20% teratas dapat bonus, 70% tengah bertahan, 10% terbawah dipecat. Dipanggil juga "rank and yank."

Tapi GE sendiri membuang sistem ini tahun 2015. Microsoft membuangnya tahun 2013. Adobe membuangnya sebelumnya. Para pekerja Adobe mengaku dulu menghabiskan 80.000 jam per tahun untuk proses review yang mereka sebut "soul-crushing." Forced ranking di perusahaan AS turun dari 42% tahun 2009 menjadi 14% tahun 2011, menurut Institute for Corporate Productivity.

Fakta lain: perusahaan Indonesia masih banyak yang pakai. Mungkin tidak dengan nama "rank and yank," tapi dengan nama yang lebih halus: "talent assessment," "performance calibration," atau "bell curve." Kamu pikir performance review adalah alat menilai kerjamu. Sebenarnya review adalah gejala dari sistem yang lebih besar.

Manager Nilai Kamu Berdasarkan Suka, Bukan Kerja

Performance review diklaim objektif. Tapi Gallup menemukan hanya 26% pekerja sangat setuju proses itu akurat, dan 29% sangat setuju proses itu adil. Mayoritas evaluasi, 67% kasus, berdasarkan observasi penilai. Observasi itu subjektif, dan penilai sebagai manusia punya favorit.

Penelitian di Surabaya tahun 2025 terhadap karyawan Generasi Z mengungkap: 68% pernah merasakan bias dalam penilaian. Rinciannya: 45% mengalami halo effect, 38% leniency bias, dan 27% central tendency. Halo effect terjadi saat satu aspek bagus membuat semua aspek lain dianggap bagus, leniency bias saat penilai kasih nilai tinggi agar tidak konfrontasi, dan central tendency saat penilai aman-aman saja dengan nilai tengah.

Penelitian bank swasta nasional di Surakarta mengkonfirmasi: ada 10 jenis bias yang muncul, dan penyebab utamanya adalah subjektivitas penilai. Studi eye-tracking terbaru tahun 2025 di Jerman lebih mengejutkan: saat manager menilai bawahan yang mereka sukai, otak mereka secara otomatis diskon informasi negatif. Mereka tidak sadar melakukannya.

Jenis Bias Penilaian Kinerja yang Dialami Gen Z Surabaya

Dari 68% responden yang pernah mengalami bias, 2025

Sumber: Juremi: Jurnal Riset Ekonomi, 2025

Tapi bias manager cuma permukaan. Yang lebih dalam ada di cara sistem ini dibikin.

Forced Ranking Membuat Karyawan Saling Sikut

Jack Welch membagi staff GE jadi tiga kelompok. Microsoft mengadaptasinya dengan lima bucket. Perusahaan mengklaim metode itu memaksa tim berkompetisi, tapi kenyataannya pekerja jadi enggak membantu satu sama lain. Di Microsoft, para top developer sengaja hindari bekerja sama dengan developer lain yang juga hebat, karena takut turun rating. NPR melaporkan sistem itu mengubah Microsoft jadi "kumpulan fiefdom yang tidak kerja sama."

Stack ranking membuat rekan kerja jadi rival. Seseorang harus kalah agar seseorang lain menang. Padahal produktivitas di kantor modern sangat bergantung pada kolaborasi. Di industri teknologi, penelitian menunjukkan satu top performer bisa bekerja 10 kali lebih baik dari performer menengah. Tapi sistem bell curve memaksa sebagian dari mereka harus berada di "bawah" meski performanya absolut tinggi.

GE, Microsoft, dan Adobe sudah sadar. Mereka buang sistem ini karena merusak budaya, mematikan inovasi, dan membuat talent terbaik pergi. Tapi di banyak kantor di Indonesia, sistem ini masih diadaptasi dengan nama berbeda. Performance meeting sebelum akhir tahun sering jadi "calibration session" di mana manager memaksa sebagian karyawan masuk ke bucket tertentu, meski semuanya berprestasi.

Masalahnya bukan cuma rating. Masalahnya lebih besar dari itu: bagaimana rating dikaitkan ke gaji.

Merit Pay Itu Mitos

Performance review selalu dijual dengan janji: kerja bagus, rating tinggi, gaji naik. Tapi penelitian NBER dari satu perusahaan besar AS menemukan hubungan antara nilai appraisal dan kenaikan gaji tidak konsisten di berbagai jenjang. Artinya: rating bagus belum tentu gaji naik nyata.

Satu eksperimen lapangan 2023 lebih mengejutkan. Performance review conversation saja bisa naikkan profit toko 7%. Tapi saat ditambahkan performance pay, efek positifnya hilang. Bayangkan: uang malah merusak nilai dari percakapan performa. Uang mengubah feedback dari alat belajar menjadi alat transaksi.

Sekarang lihat Indonesia. BPS melaporkan gaji bersih Gen Z pada Agustus 2024 naik hanya Rp 100 ribu per bulan dibanding tahun sebelumnya. Untuk kelompok usia 20-24 tahun, gaji stagnan di Rp 2,4 juta. Untuk 25-29 tahun, naik dari Rp 2,9 juta ke Rp 3 juta. Rp 100 ribu. Di tengah inflasi dan naiknya biaya hidup, itu bukan kenaikan. Itu diam-diam dipotong.

Logikanya sederhana. Budget gaji perusahaan sudah ditentukan di awal tahun. Performance review tidak membuat total kue lebih besar. Rating cuma menentukan siapa yang dapat irisan yang lebih besar atau lebih kecil. Saat perusahaan ingin hemat, semua irisan jadi kecil. Dan karyawan yang paling aktif, paling produktif, paling banyak di-reminder saat malam, tetap menerima kenaikan yang pas-pasan.

Aku dulu juga percaya kalau kerja keras, nilai bagus, gaji pasti naik. Sampai aku sadar sistemnya tidak dirancang seperti itu.

Sistem yang Dijual sebagai Meritokrasi

Performance review adalah alat kontrol yang dibungkus jadi meritokrasi, dan fungsinya bukan mengembangkan kamu, melainkan tiga hal.

Pertama, membuat pekerja saling bersaing sehingga kalau kamu menang, rekanmu kalah, dan perusahaan tidak perlu menambah gaji total, karena mereka cukup memindahkan uang dari satu kantong ke kantong lain sambil karyawan saling sikut di lantai.

Kedua, menahan kenaikan gaji. Akhir tahun, atasan bilang: "Kamu sudah bagus, tapi belum mencapai target yang baru." Target baru itu sering muncul di pertengahan tahun, seperti yang dibahas dalam sistem yang terus pindah goalpost. Kamu selalu dikejar oleh standar yang bergerak. Performance review membuat kamu merasa kurang, meski objektifnya kamu sudah lebih baik dari tahun lalu.

Ketiga, membuat dokumentasi untuk PHK. Saat perusahaan ingin mengurangi orang, mereka perlu kertas. Performance review menyediakan kertas itu. Quiet firing sering dimulai dari rating rendah yang sengaja diberikan agar karyawan pergi sendiri.

Penelitian UMN 2024 di Tangerang jarang orang sadar: Performance Appraisal Satisfaction tidak berpengaruh nyata terhadap Work Engagement karyawan Gen Z. Artinya: Gen Z sudah tidak percaya bahwa review akan mengubah apa-apa. Mereka tahu sistemnya nggak ngaruh. Tapi sistem tetap dipertahankan karena menguntungkan perusahaan.

Deloitte 2025: 66,6% pekerja Indonesia merasa sistem evaluasi tidak adil dan kurang setara. Betterworks: 64% melihat review sebagai buang waktu. 2025 Corporate Performance Survey: 78% leadership mengakui karyawan sering harus keluar dari perusahaan untuk naik karir.

Itu bukan kebetulan, melainkan desain.

Bukan Kamu yang Salah

Jadi dirimu tidak kurang berusaha, karena sistemnya memang tidak dirancang untuk menghargai kerja kerasmu. Performance review bukanlah cermin kinerjamu. Itu cermin sistem ingin membuatmu percaya keadilannya.

Di dunia kerja modern, hustle culture membuat kamu merasa wajib selalu lebih. Quiet quitting muncul karena pekerja sadar lebih keras tidak dibayar lebih. Performance review adalah penghubung di antara keduanya: alat yang membuat kamu merasa kurang sekaligus membenarkan perusahaan untuk tidak membayar lebih.

Ada jalan keluar. Tapi bukan yang kamu kira - bukan kerja lebih keras atau main sama atasan. Bukan begitu caranya.

FAQ

Apakah performance review wajib di Indonesia? Tidak ada undang-undang yang mewajibkan perusahaan mengadakan performance review. Ini kebijakan internal perusahaan. Jadi saat perusahaan mengatakan review adalah "proses wajib," itu wajib menurut mereka, bukan menurut hukum.

Kenapa rating bagus tapi gaji nggak naik? Karena budget gaji biasanya sudah ditetapkan di awal tahun. Rating hanya menentukan pembagian irisan, bukan ukuran kue total. Saat perusahaan ingin hemat, semua irisan mengecil, termasuk punyamu.

Bisa menolak performance review? Secara teknis kamu bisa tidak mengisi self-review atau tidak datang ke meeting. Tapi konsekuensi karirnya nyata. Sistem dirancang agar penolakan itu berarti kamu tidak "baik-baik saja." Itu yang membuatnya kuat: bukan kebenarannya, tapi ketidakmungkinanmu untuk menolak tanpa biaya.

Bagikan:

Newsletter

Satu email per minggu untuk melihat uang, karier, bisnis, dan kehidupan dari sudut yang lebih jernih. Gratis, berhenti kapan saja.

TAM gratis untuk semua

Tidak ada paywall, tidak ada iklan. Dukung TAM agar kami terus menulis tanpa kompromi.

Dukung TAM

Komentar (0)

Login untuk berkomentar