Skill Not School: Tapi Sistem Tetap Pakai Ijazah

Menteri Tenaga Kerja Yassierli mengatakan bahwa skill lebih penting dari ijazah. Pesannya jelas: Gen Z tidak perlu terobsesi gelar, yang penting punya kemampuan. Terdengar progresif dan membebaskan.

Tapi coba buka portal lowongan kerja. "Minimal S1." "Jurusan Teknik Informatika." "Fresh graduate dilarang melamar." Tiga kalimat yang menghantam kamu setiap kali kamu mencari pekerjaan.

Pesan Menaker dan realitas pasar kerja berbicara bahasa yang berbeda. Dan yang terjebak di tengahnya adalah kamu: disuruh fokus ke skill, tapi sistem yang sama tetap menuntut ijazah yang kamu ambil hutang untuk dapatkan.

Pesan yang benar, tapi setengah

Pernyataan "skill not school" bukan salah. Data BPS dari Sakernas 2025 membuktikan: lulusan S1 punya tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lain. Bank Indonesia mencatat 58% lulusan S1 menganggur karena mismatch skills, jurusan yang dipelajari tidak cocok dengan kebutuhan pasar.

Jadi ya, skill memang penting. Lebih penting dari selembar kertas yang menyatakan kamu sudah duduk di kelas selama empat tahun.

Tapi pesan ini hanya setengah dari cerita. Setengah lainnya adalah: pasar kerja Indonesia belum berubah. Survei Kelly Services 2026 menemukan 67% perusahaan masih memfilter CV berdasarkan jenjang pendidikan di tahap awal rekrutmen. Survei Katadata Insight Center mencatat 73% HRD menjadikan ijazah sebagai filter pertama sebelum melihat portofolio atau skill.

Artinya, kamu bisa jadi programmer hebat yang belajar otodidak dari YouTube dan bootcamp. Tapi saat melamar ke perusahaan, CV-mu masuk tempat sampah karena tidak ada tulisan "S1" di kolom pendidikan. Bukan karena skill-mu kurang. Karena sistem rekrutmen tidak dirancang untuk mengevaluasi skill, ia dirancang untuk memfilter berdasarkan kriteria yang paling mudah diukur: gelar.

Kontradiksi yang menyalahkan korban

Inilah masalahnya dengan pesan "skill not school" yang datang dari pemerintah: ia menempatkan beban pada individu, bukan pada sistem.

Kamu lulus SMA, belajar coding otodidak, punya portofolio GitHub yang rapi, sudah deploy tiga aplikasi. Kamu baca pernyataan Menaker dan merasa validasi: skill-mu cukup, ijazah tidak penting. Lalu kamu melamar ke 50 perusahaan dan 47 tidak memanggil. Tiga yang memanggil, syaratnya tetap S1.

Siapa yang salah di sini? Kamu karena tidak kuliah, atau Menaker karena bilang skill cukup? Atau sistem rekrutmen yang tidak berubah meski narasi pemerintah sudah berganti?

S1 rebutan loker SMK sudah membuktikan bahwa gelar pun tidak menjamin kerja. Lulusan S1 bersaing dengan lulusan SMA untuk posisi yang sama. Jadi kamu di posisi yang mustahil: tanpa ijazah, kamu difilter di awal. Dengan ijazah, kamu bersaing dengan orang yang punya ijazah lebih rendah untuk pekerjaan yang sama.

Hutang untuk ijazah yang "tidak penting"

Yang jarang dibahas dalam diskusi "skill vs school" adalah biaya.

Kuliah S1 di Indonesia tidak murah. Biaya hidup, uang pangkal, SPP, skripsi, transport, buku. Banyak Gen Z mengambil hutang, baik ke keluarga, KIP Kuliah, atau pembiayaan pendidikan. Mereka berhutang untuk mendapatkan ijazah yang sekarang dikatakan "tidak begitu penting".

Bayangkan: kamu menghabiskan 4 tahun dan ratusan juta rupiah untuk gelar yang Menaker katakan kalah penting dari skill. Lalu kamu masuk pasar kerja dan tetap ditanya: "Ijazah S1-nya mana?"

Ini bukan sekadar kontradiksi. Ini jebakan. Kamu disuruh berhutang untuk sesuatu, lalu dikatakan sesuatu itu tidak penting, tapi saat kamu butuh kerja, sesuatu itu tetap jadi syarat. Kamu tidak bisa menang.

300 lamaran ditolak bukan karena kamu tidak punya skill. Sering kali karena kamu tidak lolos filter pertama: ijazah.

Apa yang perlu diubah

Pesan "skill not school" baru akan berarti kalau sistemnya ikut berubah. Bukan cukup Menaker bilang di panggung, tapi Kemenaker juga mendorong perusahaan untuk mengubah cara rekrutmen. Bukan cukup kampanye kesadaran, tapi regulasi yang mendorong competency-based hiring.

Beberapa perusahaan memang sudah mulai berubah. Mereka buka lowongan tanpa syarat ijazah, fokus ke tes skill dan portofolio. Tapi ini masih minoritas. Data Kemenaker mencatat 12 juta pencari kerja pada 2026, sementara lowongan yang tersedia hanya 9 juta. Dalam pasar yang surplus tenaga kerja, perusahaan tidak punya insentif untuk mengubah cara rekrutmen. Mereka bisa pilih-pilih, dan ijazah jadi alat filter termurah.

Gen Z yang menolak kerja tanpa info gaji dibilang arogan. Gen Z yang fokus skill tapi tidak punya ijazah dibilang kurang kualifikasi. Gen Z yang ambil ijazah tapi tidak punya pengalaman dibilang overqualified atau underqualified, tergantung posisi. Tidak ada posisi di mana Gen Z tidak disalahkan.

Yang bisa kamu lakukan di sistem yang belum berubah

Bukan berarti kamu pasrah. Ada strategi yang bisa kamu ambil tanpa menunggu sistem berubah.

1. Bangun portofolio yang tidak bisa diabaikan

Kalau kamu tidak punya ijazah S1, buat portofolio yang terlalu bagus untuk diabaikan. Deploy aplikasi nyata, tulis case study, publikasikan kerja-mu di GitHub atau Behance. Saat portofolio-mu berbicara lebih keras dari ijazah, beberapa perusahaan akan melirik. Tapi tetap realistis: ini bukan jaminan, ini strategi probabilitas.

2. Bidik perusahaan yang sudah competency-based

Cari perusahaan yang sudah membuka lowongan tanpa syarat ijazah. Startup tech, agensi kreatif, perusahaan remote internasional. Mereka lebih sering mengevaluasi berdasarkan tes teknis dan portofolio daripada jenjang pendidikan.

3. Jangan berhutang untuk ijazah yang kamu ragukan

Kalau kamu belum kuliah dan ragu apakah ijazah akan bergunakan, pertimbangkan biaya dan waktu dengan cermat. Skill bootcamp, sertifikasi profesional, atau pengalaman kerja entry-level bisa jadi alternatif yang lebih murah. Tapi kalau kamu sudah berhutang untuk kuliah, jangan menyesal. Ijazahmu masih punya nilai di pasar, meski nilainya tidak sebesar yang dijanjikan.

Pesan untuk Menaker dan sistem

Saya pernah melamar kerja di startup yang lowongannya tertulis "minimal D3". Saya kirim portofolio tiga project nyata, link GitHub, dan hasil tes teknis. Ditolak dalam 2 jam karena "tidak memenuhi syarat pendidikan". Padahal posisinya: junior web developer. Skill yang dibutuhkan persis yang saya punya. Tapi filter pertama bukan skill, filter pertama adalah kolom pendidikan di CV.

Pesan "skill not school" bagus untuk retorika panggung. Tapi sampai sistem rekrutmen berubah, pesan ini hanya menambah frustrasi generasi yang sudah capek disuruh ini, dibilang itu.

Jangan suruh Gen Z fokus skill kalau lowongan tetap minta ijazah. Jangan bilang ijazah tidak penting kalau HRD tetap pakai ijazah sebagai filter pertama. Dan jangan salahkan Gen Z kalau mereka bingung mau percaya siapa: pemerintah yang bilang skill cukup, atau pasar yang bilang ijazah wajib.

Kalau mau Gen Z percaya "skill not school", buktikan dengan sistem yang mengevaluasi skill, bukan ijazah. Selama itu belum terjadi, pesan ini cuma kata-kata indah yang menambah beban di pundak orang yang sudah capek.