Korupsi: Hukum yang Ringan untuk yang Berat

Sebelumnya di Sistem Hukum Indonesia: Biaya pengacara Rp500 ribu sampai Rp50 juta. Keadilan diukur dengan gaji. Gen Z di tengah, tanpa jaring pengaman. Baca part sebelumnya: Part 4

Rata-rata vonis koruptor Indonesia: 3 tahun 3 bulan. Kerugian negara: Rp330,9 triliun. Pemulihan aset: 4,84%. Pencuri Rp1 juta bisa dapat 5 tahun. Kamu matematika sendiri.

Indonesia Corruption Watch (ICW) memantau vonis kasus korupsi sejak 2005. Setiap tahun, mereka kumpulkan data dari direktori putusan Mahkamah Agung, hitung rata-rata vonis, total kerugian, dan pemulihan aset. Trennya konsisten: vonis ringan, pemulihan minim. Tahun demi tahun, pola tidak berubah.

Tahun 2024, ICW mengumpulkan 1.768 putusan dari total 3.605 putusan yang ada. Hanya 49,04% putusan yang dipublikasikan di direktori MA. Dari 1.768 putusan tersebut, ada 1.869 terdakwa. Rata-rata pidana penjara: 3 tahun 3 bulan. Denda rata-rata: Rp180 juta. Total kerugian negara: Rp330,9 triliun. Pemulihan: Rp16,58 triliun. Itu 4,84%.

3 Tahun 3 Bulan untuk Rp330,9 Triliun

Rata-rata 3 tahun 3 bulan. 39 bulan penjara. Untuk kerugian Rp330,9 triliun. Itu uang yang bisa membiayai APBN pendidikan selama setahun. Uang yang bisa membangun ribuan sekolah, ribuan rumah sakit, ribuan jalan. Tapi 39 bulan penjara untuk mengambilnya.

Vonis terberat yang ICW catat: 16 tahun (192 bulan). Vonis teringan: 10 bulan. Jangkauan yang sangat lebar. Tapi rata-rata tetap 39 bulan. Artinya mayoritas koruptor mendapat vonis di bawah 5 tahun. Bandingkan dengan pencuri yang mengambil Rp1 juta dari toko: bisa kena 5 tahun penjara. Koruptor yang mengambil miliaran rupiah: 3 tahun 3 bulan.

Denda rata-rata Rp180 juta. Untuk kerugian Rp330,9 triliun. Denda yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh. Banyak koruptor yang dengan senang hati membayar denda Rp180 juta karena keuntungan dari korupsi jauh lebih besar. Denda bukan pencegah. Denda biaya operasional.

Pemulihan Aset: 4,84%

Kerugian negara Rp330,9 triliun. Pemulihan: Rp16,58 triliun. Itu 4,84%. Artinya 95,16% uang yang dicuri tidak kembali. Hilang. Tersimpan di rekening offshore, di properti atas nama orang lain, di investasi yang sudah lama dijual.

Dari 1.869 terdakwa, hanya 63,56% yang dikenakan kewajiban membayar uang pengganti. Sisanya? Tidak. Artinya 36,44% terdakwa tidak diwajibkan mengembalikan uang yang dicuri. Mereka dihukum penjara, tapi uangnya tidak disita. Mereka keluar dari penjara, dan uangnya menunggu di tempat lain.

Kasus timah Bangka Belitung adalah contoh ekstrem. Kerugian Rp300 triliun. Pemulihan: 3,4%. Tiga koma empat persen. Uang sebesar APBN kementerian hilang, dan sistem hanya bisa mengembalikan 3,4%. Di mana sisanya? Tidak ada yang tahu. Atau ada yang tahu tapi tidak berbuat.

Denda yang terkumpul juga minim. Dari total denda yang dijatuhkan, yang terkumpul hanya Rp316 miliar. Sisanya? Tidak dibayar. Dan sistem tidak mengejar. Penegakan pemulihan aset di Indonesia lemah. Putusan ada, eksekusi tidak.

70 Vonis Bebas, 20 Vonis Lepas

Dari 1.869 terdakwa, 70 divonis bebas. 20 divonis lepas dari segala tuntutan. Total 90 orang yang keluar tanpa hukuman. Itu 4,8% dari total terdakwa. Bandingkan dengan vonis bersalah: mayoritas mendapat penjara di bawah 5 tahun.

Tiga terdakwa dengan jabatan strategis di BUMN dan BUMD divonis bebas. ICW mencatat ini sebagai indikator bahwa penegakan hukum korupsi di sektor strategis masih lemah. Ketika pejabat tinggi yang mengelola uang negara divonis bebas, pesannya jelas: sistem tidak terlalu serius mengejar yang besar.

Mahkamah Agung di tingkat kasasi memperberat 40 terdakwa. Ini positif. Tapi di tingkat pertama, vonis ringan dominan. Artinya jaksa menuntut ringan, hakim vonis ringan, dan baru di kasasi ada perbaikan. Tapi kasasi butuh waktu. Bertahun-tahun. Dan selama proses itu, terdakwa bisa bebas dengan penangguhan.

KPK: APH yang Paling Sedikit Tangani Kasus

ICW mencatat KPK hanya menangani 71 perkara dengan 99 terdakwa sepanjang 2024. Sementara Kejaksaan menangani 1.648 putusan dengan 1.723 orang. KPK yang seharusnya menjadi lead agency dalam pemberantasan korupsi, justru yang paling sedikit menangani kasus.

Ini bukan karena KPK tidak mau. Ini karena kapasitas KPK yang tergerus. Dari tahun ke tahun, anggaran KPK dipangkas, kewenangan KPK dibatasi, dan independensi KPK dipertanyakan. Hasilnya: KPK yang dulu ditakuti koruptor, sekarang menjadi lembaga yang berjuang untuk eksis.

Kejaksaan menangani lebih banyak kasus, tapi dengan vonis rata-rata 3 tahun 3 bulan. Jumlah banyak tidak berarti kualitas baik. Sistem memproses banyak kasus, tapi dengan hukuman yang tidak memberi efek jera. Koruptor tidak takut. Mereka hitung: peluang kena 50%, vonis rata-rata 3 tahun, pemulihan 4,84%. Risiko itu sepadan dengan keuntungan miliaran.

Mari kita hitung sebagai cost-benefit analysis. Seorang koruptor mencuri Rp10 miliar. Peluang tertangkap mungkin 50%. Kalau tertangkap, vonis rata-rata 3 tahun. Pemulihan aset 4,84%, jadi dia kembalikan Rp484 juta. Dia masih punya Rp9,5 miliar. Tiga tahun penjara, keluar, dan sisa uang menunggu. Itu kalau dia tertangkap. Kalau tidak, dia keep Rp10 miliar. Expected value dari korupsi tetap positif. Sistem tidak memberi insentif untuk tidak korupsi. Sistem memberi insentif untuk korupsi dan berharap tidak tertangkap.

Insight

Gue pernah baca komentar di media sosial: "Kenapa koruptor selalu senyum di sidang?" Jawabannya sederhana. Karena mereka tahu vonisnya tidak akan berat. Mereka tahu uangnya tidak akan disita semua. Mereka tahu setelah 3 tahun, mereka keluar dan uangnya menunggu. Mereka senyum bukan karena tidak takut. Mereka senyum karena tidak perlu takut. Dan ketidakpedulian itu adalah hasil dari sistem yang dirancang untuk melindungi mereka.

Hukum korupsi Indonesia: ringan untuk yang berat, berat untuk yang ringan. Koruptor punya pengacara premium, akses penangguhan, koneksi politik. Pencuri Rp1 juta punya pengacara dari LBH kalau miskin, atau tidak punya pengacara sama sekali. Koruptor curi miliaran, 3 tahun. Pencuri curi jutaan, 5 tahun. Sistem tidak mengukur kejahatan dengan kerugian. Sistem mengukur kejahatan dengan kemampuan membayar pengacara.

Conclusion

Koruptor curi Rp300 triliun, 3 tahun penjara. Pencuri curi Rp1 juta, 5 tahun. Hukum Indonesia tidak ditakuti oleh yang punya. Hukum ditakuti oleh yang tidak punya. Yang punya uang bisa pengacara premium, penangguhan, vonis ringan. Yang tidak punya dapat sel berdesakan, vonis berat, tanpa pengacara. Hukum Indonesia tidak mengukur kejahatan dengan kerugian. Hukum mengukur kejahatan dengan gaji. Dan kalau kamu tidak punya gaji cukup untuk pengacara, kamu tahu posisimu: di dalam sistem, tapi di bagian yang tidak dilindungi.

Selanjutnya di Sistem Hukum Indonesia: 636.000 ormas terdaftar di Indonesia. 15.400 kasus premanisme. 709 insiden vigilantisme. Kenapa yang berkuasa tidak pernah dihukum? Baca Part 6