Sintesis: Keadilan untuk Siapa?

Sebelumnya di Sistem Hukum Indonesia: e-Court kedengarannya modern, tapi sidang online mengucilkan yang tidak punya kuota. Keadilan digital hanya untuk yang digital. Baca part sebelumnya: Part 7

Gue dulu pikir hukum itu adil. Polisi tangkap yang salah, hakim vonis yang benar, penjara untuk yang bersalah. Sampai gue baca datanya. Dan datanya bilang: hukum Indonesia tidak didesain untuk keadilan. Didesain untuk yang punya.

Tujuh part. Tujuh lapis sistem hukum. Semua menunjuk ke arah yang sama. UU ITE yang kriminalisasi ekspresi digital. Overcrowding 90% di lapas. Narkoba yang mengisi penjara dengan pengguna, bukan bandar. Pengacara yang harganya Rp500 ribu sampai Rp50 juta. Korupsi yang vonisnya 3 tahun 3 bulan. Premanisme yang tak sentuh yang berkuasa. Sidang online yang mengucilkan yang tidak punya kuota. Bukan tujuh masalah terpisah. Ini satu sistem yang dirancang. Sama seperti sistem finansial Indonesia yang didesain menang dari kamu, sistem hukum juga punya arsitektur yang menguntungkan satu pihak.

Funnel Akses Keadilan

Bayangkan corong. Di bagian atas: 280 juta penduduk Indonesia. Gen Z sekitar 70 juta. Di bagian berikutnya: berapa banyak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun? Jutaan. Kejaksaan melaporkan 175.624 SPDP di 2025 saja. Itu baru yang masuk ke sistem pidana. Belum perdata, belum administrasi.

Di bagian berikutnya: berapa yang punya pengacara? Berapa yang bisa bayar pengacara? Berapa yang dapat LBH gratis? Berapa yang menghadapi sidang sendirian? Angka pasti tidak ada. Tapi dari data biaya pengacara (Rp4-50 juta untuk kasus pidana) dan gaji UMR (Rp5,3 juta), kamu bisa membayangkan: mayoritas tidak mampu.

Di bagian paling bawah corong: berapa yang benar-benar dapat keadilan? Berapa yang vonisnya adil? Berapa yang pemulihan asetnya cukup? Berapa yang rehabilitasinya berjalan? Angka-angka dari part-part sebelumnya sudah menjawab. Pemulihan aset korupsi 4,84%. Pengguna narkoba di penjara 54.026. Vonis rata-rata koruptor 3 tahun 3 bulan. Overcrowding 90%.

Corong ini bukan estimasi ilmiah. Tapi logikanya jelas. Dari jutaan yang berhadapan dengan hukum, hanya sebagian kecil yang punya pengacara. Dari yang punya pengacara, hanya sebagian kecil yang dapat keadilan. Sistem hukum Indonesia adalah corong yang menyaring orang berdasarkan kemampuan finansial, bukan berdasarkan benar atau salah.

Sintesis 7 Part

Part 1: UU ITE. Hukum digital untuk yang punya power. Mahasiswi ITB ditangap karena meme, polisi jadi hakim, putusan MK diabaikan. Yang bicara dijajah, yang punya power dilindungi.

Part 2: Penahanan. Miskin di penjara, kaya di rumah. 278.000 orang di kapasitas 146.000, rasio petugas 1:40. Penangguhan penahanan untuk yang punya jaminan, yang miskin tetap di rutan.

Part 3: Narkoba. 54.026 pengguna dipenjara, bukan direhab. UU 35/2009 bilang rehabilitasi, praktik bilang penjara. Bandar punya pengacara, pengguna tidak. Korban dipenjara, bukan disembuhkan.

Part 4: Pengacara. Keadilan diukur dengan gaji. Rp500 ribu sampai Rp50 juta. LBH untuk yang miskin. Pengacara premium untuk yang kaya. Gen Z di tengah, tanpa jaring pengaman.

Part 5: Korupsi. Hukum ringan untuk yang berat. Rata-rata vonis 3 tahun 3 bulan, kerugian Rp330,9 triliun, pemulihan 4,84%. 70 vonis bebas. Koruptor curi miliaran, 3 tahun. Pencuri curi jutaan, 5 tahun.

Part 6: Premanisme. Hukum yang tak sentuh yang berkuasa. 636.000 ormas, 15.400 kasus, 709 vigilantisme. Yang ditangkap eksekutor lapangan, yang diuntungkan tidak tersentuh.

Part 7: Peradilan digital. Sidang online yang tidak adil. e-Court untuk yang punya smartphone. Digital divide mengucilkan yang tidak punya kuota. Keadilan digital hanya untuk yang digital.

Berapa Harga Keadilan?

Mari hitung. Biaya pengacara kasus pidana: Rp4-10 juta. Biaya perkara di pengadilan: Rp300 ribu sampai Rp5 juta tergantung jenis perkara. Waktu: 3-12 bulan dari penangkapan sampai vonis. Selama waktu itu, kamu mungkin kehilangan pekerjaan. Mungkin kehilangan kuliah. Mungkin kehilangan hubungan sosial. Opportunity cost yang tidak bisa dihitung uang.

Total biaya akses keadilan di Indonesia, pengacara, biaya perkara, waktu, dan opportunity cost, dapat mencapai 1 hingga 10 kali gaji bulanan UMR untuk satu kasus hukum. Untuk Gen Z dengan gaji UMR, satu kasus hukum bisa menghabiskan tabungan setahun. Bisa menambah utang. Bisa menghancurkan stabilitas finansial yang sudah rapuh.

Dan ini baru biaya finansial. Biaya mental tidak dihitung: stres menghadapi sistem hukum, kecemasan menunggu vonis, stigma sosial sebagai tersangka. Semua ini tidak ada harganya. Tapi semua ini dibayar oleh setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Sistem yang Didesain

Bukan kebetulan setiap lapis hukum menguntungkan yang punya. UU ITE untuk kriminalisasi ekspresi, bukan perlindungan. Penjara untuk yang miskin, bukan untuk koruptor. Pengacara untuk yang kaya, LBH untuk yang miskin ekstrem. Gen Z di tengah, tidak miskin enough, tidak kaya enough. Korupsi vonis ringan, pencuri vonis berat. Premanisme tak sentuh yang berkuasa. Sidang online untuk yang punya kuota.

Ini bukan sistem yang gagal. Ini sistem yang berfungsi seperti yang dirancang. Sistem yang menyaring orang berdasarkan sumber daya. Yang punya sumber daya: bebas, penangguhan, vonis ringan, pengacara premium, akses digital. Yang tidak punya: penjara, vonis berat, tidak ada pengacara, eksklusi digital.

Hukum Indonesia bukan sistem keadilan, tapi sistem alokasi sumber daya. Yang punya sumber daya dapat keadilan. Yang tidak punya, dapat sel.

Gen Z dipaksa adulting sebelum siap oleh sistem yang tidak memberi alat untuk bertahan. Sekolah tidak mengajarkan hukum. Keluarga tidak membahas biaya pengacara. Teman tidak bahas apa yang terjadi kalau kena UU ITE. Kamu masuk sistem tanpa peta, tanpa pelampung, tanpa panduan. Dan kalau kamu tenggelam, sistem bilang itu salahmu. Padahal sistemnya yang rusak, bukan kamu.

Insight

Gue nulis seri ini bukan karena gue benci hukum. Gue nulis karena gue percaya hukum seharusnya bekerja untuk semua orang. Tapi data menunjukkan tidak. Data menunjukkan hukum Indonesia bekerja untuk yang punya. Dan kalau kamu Gen Z yang baca sampai sini, kamu mungkin sudah merasakannya. Kamu sudah takut posting. Kamu sudah tahu biaya pengacara. Kamu sudah lihat koruptor senyum di sidang. Kamu sudah dengar premanisme di pasar. Kamu sudah tahu sidang online butuh kuota.

Seri ini bukan untuk membuatmu marah. Seri ini untuk membuatmu sadar. Hukum Indonesia tidak adil. Tapi memahami ketidakadilan adalah langkah pertama. Kamu tidak bisa melawan sistem yang kamu tidak pahami. Kamu tidak bisa melindungi diri dari sistem yang kamu tidak kenal.

Conclusion

Jadi, kalau besok kamu berhadapan dengan hukum, UU ITE, penjara, pengacara, korupsi, premanisme, sidang online, kamu yakin sistem ini akan melindungimu? Atau kamu hanya yakin kalau kamu punya uang? Pertanyaan ini bukan retorika. Pertanyaan ini buat kamu pikirkan. Keadilan di Indonesia punya harga. Dan kalau kamu tidak mampu bayar, kamu tahu posisimu. Bukan di luar hukum. Di dalam hukum, tapi di bagian yang tidak dilindungi.